BabelEkspress.News | JSCgroupmedia ~ Keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan menjadi isu yang semakin mendesak. Salah satu saluran penting untuk menjamin transparansi tersebut adalah situs resmi pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah situs website DPRD Kabupaten Belitung Timur.
Namun, belakangan ini, banyak pihak yang mengeluhkan bahwa situs tersebut lebih banyak menampilkan kegiatan seremonial Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta rapat paripurna yang berlangsung secara periodik, sementara banyak aktivitas vital lainnya tidak terpublikasikan secara memadai.
Rajo Ameh, salah satu jurnalis di Belitung Timur yang telah berkiprah di dunia jurnalistik sejak tahun 1993-an lalu yang dimulai dari Ibukota Jakarta dan koresponden di beberapa surat kabar cetak maupun media online dari beberapa daerah yang pensiun jurnalistiknya di Babelpos salahsatu media dari Jawapos Group, mengungkapkan keprihatinannya mengenai hal tersebut.
Menurutnya, situs resmi DPRD Kabupaten Belitung Timur semestinya menjadi media yang lebih komprehensif dalam menampilkan kegiatan legislatif, tidak hanya terbatas pada acara-acara seremonial saja.
“Situs website DPRD Beltim seharusnya tidak hanya menampilkan kegiatan seremonial dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD atau rapat paripurna yang rutin. Lebih dari itu, seluruh kegiatan fraksi-fraksi yang ada, seluruh kegiatan komisi-komisi, bahkan kegiatan Majelis Kehormatan DPRD, perlu dipublikasikan dengan transparan kepada masyarakat,” ujar Rajo Ameh dalam sebuah bincang-bincangnya pada hari Senin (13/10/2025).
Bagi Rajo Ameh, sebuah situs resmi DPRD tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai saluran informasi yang terbatas pada kegiatan formal yang bersifat “wajah” legislatif semata. Lebih dari itu, situs ini harus menjadi alat yang bisa memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam mengenai seluruh proses politik dan pemerintahan yang berlangsung di dalam lembaga legislatif Kabupaten Belitung Timur.
Mengapa Ini Penting?
Setiap warga Kabupaten Belitung Timur yang telah memberikan suara mereka pada Pemilu sebelumnya memiliki hak untuk mengetahui secara rinci kegiatan yang dilakukan oleh perwakilannya di DPRD. Terutama dalam konteks kegiatan fraksi, komisi, dan dinas luar yang terkadang dapat menyentuh aspek kebijakan yang sangat penting bagi masyarakat banyak, namun seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup di ruang publik.
“Masyarakat Belitung Timur harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh wakil mereka di DPRD. Tidak hanya soal rapat besar atau seremonial, tetapi juga mengenai kegiatan-kegiatan detail yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti hasil pembahasan dinas luar, rekomendasi kebijakan, dan progres dalam pelaksanaan program-program yang ada,” tambah Rajo Ameh.
Dalam struktur DPRD, ada banyak kegiatan yang seharusnya mendapat perhatian publik, seperti rapat-rapat di tingkat komisi dan fraksi yang membahas berbagai isu dan kebijakan yang berhubungan langsung dengan kehidupan warga. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan terkait anggaran daerah, peraturan daerah, hingga pengawasan terhadap kinerja eksekutif yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat.
Kritik terhadap Kurangnya Transparansi
Namun, menurut penelusuran kami, situs DPRD Kabupaten Belitung Timur saat ini memang lebih dominan menampilkan informasi yang terbatas pada acara-acara seremonial, seperti kegiatan formal Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Ini tentu saja memunculkan kritik dari berbagai kalangan, baik itu masyarakat maupun jurnalis lokal yang ingin mendapatkan informasi lebih tentang aktivitas yang dilakukan oleh anggota DPRD.
Sejumlah jurnalis lain pun mengungkapkan hal serupa. Salah satu jurnalis lokal yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan, “Kami sebagai media dan masyarakat, sering kali kesulitan mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di DPRD Beltim, kecuali saat ada rapat paripurna besar. Informasi mengenai rapat komisi, dinas luar, atau fraksi lebih sering tidak terpublikasi secara lengkap.”
Keberadaan situs DPRD semestinya menjadi saluran utama untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan legislatif, termasuk hasil-hasil rapat dan keputusan yang diambil oleh anggota dewan. Tanpa adanya akses yang mudah ke informasi ini, masyarakat akan kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja wakil mereka.
Harapan Akan Perubahan: Akses yang Lebih Terbuka dan Komprehensif
Rajo Ameh berharap agar DPRD Kabupaten Belitung Timur lebih responsif terhadap kebutuhan informasi publik ini. Ia menyarankan agar situs web DPRD dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan publik untuk mengakses berbagai informasi terkait kegiatan internal DPRD, termasuk hasil-hasil rapat yang dilakukan oleh fraksi-fraksi, komisi, hingga proses pembahasan dinas luar yang dijalankan oleh anggota dewan.
“Kami ingin situs tersebut lebih transparan. Harus ada ruang untuk menampilkan apa yang dilakukan oleh setiap komisi dan fraksi, serta kegiatan Majelis Kehormatan. Proses-proses pembahasan, bahkan hasilnya, harus disampaikan kepada publik dengan jelas,” ungkap Rajo Ameh dengan tegas.
Dalam pandangan Rajo Ameh, penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. “Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap rakyat yang telah memilih mereka.
Jika wakil rakyat kita hanya terlihat di acara seremonial tanpa publikasi kegiatan sehari-hari mereka, itu menciptakan kesan bahwa mereka hanya hadir saat ada sorotan media. Padahal, keputusan-keputusan penting bagi masyarakat sering kali diambil di balik layar, dalam rapat-rapat komisi yang jarang terungkap,” tegasnya.
Solusi untuk Keterbukaan yang Lebih Baik
Untuk mewujudkan keterbukaan yang lebih baik, Rajo Ameh dan sejumlah pihak lainnya menyarankan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh DPRD Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa setiap rapat komisi dan fraksi yang diadakan, beserta hasil-hasil pembahasannya, dipublikasikan secara teratur di situs resmi DPRD. Selain itu, laporan dinas luar yang mencakup proses dan hasil pembahasan juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
Di samping itu, penting untuk mengembangkan fitur interaktif pada situs web yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, bertanya, atau bahkan mengkritisi kebijakan yang diambil oleh DPRD. Ini akan menciptakan proses demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.
Waktu untuk Mengedepankan Transparansi
Pemilu yang baru saja berlangsung menegaskan bahwa anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur adalah wakil langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan mengenai kegiatan mereka, termasuk rapat komisi, fraksi, dan kegiatan dinas luar yang berhubungan dengan kebijakan daerah.
Dengan adanya tuntutan dari masyarakat seperti Rajo Ameh dan dorongan dari jurnalis serta masyarakat pada umumnya, diharapkan DPRD Kabupaten Belitung Timur akan semakin menyadari pentingnya menyajikan informasi yang lebih terbuka, tidak hanya soal seremonial, tetapi juga terkait dengan proses dan hasil-hasil pembahasan yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.
Jika DPRD Kabupaten Belitung Timur mampu merespons tuntutan ini, maka mereka tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga legislatif, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang lebih solid dan berkelanjutan. | BabelEkspress.News | */Redaksi | *** |
oke