BabelEkspress.News | JSCgroupmedia ~ Direktur Eksekutif Pinang Merah Foundation, Rajo Ameh, memberikan tanggapannya terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung dan proyeksi penyelamatan potensi keuangan negara sebesar Rp22 triliun dari kebijakan tersebut.
Dalam penutupan Munas PKS pada Senin (29/9), Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan operasi besar-besaran sejak awal September untuk menanggulangi aktivitas tambang timah ilegal yang merugikan negara.
Rajo Ameh mengapresiasi langkah tegas yang diambil pemerintah dalam menanggulangi tambang timah ilegal, namun juga mengingatkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah ini. Ia menilai bahwa meskipun penutupan ribuan tambang ilegal merupakan langkah yang penting, solusi jangka panjang harus melibatkan pembenahan sistematis di sektor pertambangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Menghentikan Kerugian Negara, tapi Jangan Abaikan Masyarakat
Rajo Ameh juga mengungkapkan bahwa penambangan ilegal timah di Bangka Belitung sudah lama menjadi masalah struktural yang merugikan negara, tidak hanya dalam hal kebocoran pendapatan negara, tetapi juga dalam kerusakan lingkungan yang serius. “Kami mendukung langkah pemerintah dalam menutup aktivitas tambang ilegal, yang jelas merugikan negara dan masyarakat secara luas. Namun, kita harus sadar bahwa langkah ini bukanlah solusi akhir,” ujar Rajo Ameh dalam keterangannya.
Masalah tambang ilegal, lanjut Rajo Ameh, sering kali berkaitan dengan kesulitan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sektor ini. Penutupan tambang tanpa alternatif yang jelas justru berisiko menambah ketegangan sosial. “Kita tidak bisa sekadar menutup tambang tanpa memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. Penutupan tambang ilegal harus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan baru atau akses ke sumber daya ekonomi yang sah dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kebutuhan untuk Pengelolaan Limbah yang Lebih Baik
Selain itu, Rajo Ameh juga mengomentari pernyataan Prabowo mengenai potensi limbah dari tambang ilegal yang tidak dimanfaatkan dengan baik, terutama mineral tanah jarang yang bisa memiliki nilai tinggi di pasar global. Menurutnya, pengelolaan limbah tambang yang terabaikan ini bisa menjadi peluang besar, namun harus didukung dengan riset dan teknologi yang tepat.
“Limbah dari tambang ilegal memang berpotensi mengandung mineral langka yang berharga, namun kita perlu pendekatan yang lebih ilmiah dan profesional untuk mengolah limbah tersebut. Penggunaan ahli kimia dan teknologi modern adalah langkah yang tepat, namun harus ada regulasi yang jelas agar tidak menambah masalah baru,” ujarnya.
Rajo Ameh menegaskan bahwa pihak berwenang harus memastikan bahwa pengelolaan limbah ini dilakukan dengan hati-hati, agar tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Kami juga mendorong agar pemerintah memperhatikan regulasi yang lebih ketat mengenai pemanfaatan limbah tambang ini, serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar ramah lingkungan,” tambahnya.
Sinergi Antar Sektor untuk Keberlanjutan Sumber Daya Alam
Menurut Rajo Ameh, tantangan terbesar dalam mengatasi tambang ilegal tidak hanya terletak pada penutupan aktivitasnya, tetapi juga pada upaya untuk mengelola sektor pertambangan secara berkelanjutan. Pemerintah, kata Rajo Ameh, harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM, masyarakat lokal, dan sektor swasta, untuk menciptakan sistem pertambangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
“Sektor pertambangan kita masih sangat rentan terhadap praktik ilegal dan korupsi. Solusi yang ditawarkan pemerintah, meskipun penting, perlu didukung oleh transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya alam. Perlu ada sinergi antara kebijakan nasional dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal,” ujarnya.
Rajo Ameh juga menyoroti bahwa selain timah, sektor pertambangan lain seperti nikel, batu bara, dan bauksit juga sering kali terpapar masalah yang sama. Pemerintah, menurutnya, harus segera menanggulangi masalah tambang ilegal di sektor-sektor ini, tetapi juga harus memastikan bahwa potensi ekonomi dari sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk segelintir pihak.
Mendorong Kebijakan Berkelanjutan yang Inklusif
Dalam menutup komentarnya, Rajo Ameh mengingatkan bahwa kebijakan penutupan tambang ilegal harus diikuti dengan langkah-langkah pemberdayaan yang lebih inklusif. “Penutupan tambang ilegal yang tidak disertai dengan kebijakan alternatif akan berisiko meningkatkan angka pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dengan memberikan akses kepada pelatihan keterampilan dan peluang ekonomi yang sah,” tegasnya.
Potensi Penerimaan Negara yang Lebih Besar
Di sisi lain, Rajo Ameh mengakui bahwa langkah tegas ini akan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Dengan penutupan tambang ilegal, negara dapat mengurangi kebocoran pendapatan yang terjadi selama ini. “Kami mendukung langkah untuk menutup kebocoran yang ada, namun juga menekankan pentingnya penggunaan hasil dari sektor pertambangan untuk kemakmuran bersama. Negara harus memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor ini digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Prabowo sendiri mengungkapkan optimisme terkait potensi penyelamatan uang negara yang mencapai Rp22 triliun dan proyeksi yang lebih besar pada tahun depan. Meski demikian, Rajo Ameh menyarankan agar pemerintah tetap fokus pada pembangunan jangka panjang, termasuk keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. | BabelEkspress.News | */Redaksi | *** |
oke